Pembaca yang budiman!
Bukan kebetulan jika Genta Agraria diluncurkan pertama kali pada Bulan Puasa 2009. Puasa adalah saat terbaik untuk melakukan refleksi tentang apa saja yang telah kita lakukan dan raih selama setahun ini. Puasa juga adalah medium keberpihakan terhadap orang miskin dan terbelakang. Mereka adalah bagian dan menyatu dengan kehidupan kita. Derita mereka adalah tanggungjawab kita. Menolong dan membebaskan orang miskin dan terbelakang adalah jalan untuk memajukan bangsa ini. 
 
Petani, nelayan dan perempuan pedesaan adalah kelompok terbesar yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Keadaan ini bukan karena mereka malas dan bodoh melainkan buah dari sistem yang tidak adil dan sarat diskriminasi. Panjangnya deretan angka kelompok miskin dan terbelakang adalah cermin bahwa cita-cita kemajuan dan keadilan seakan jauh panggang dari api. Derap pembangunan tak mampu membebaskan petani, nelayan dan perempuan pedesaan, mengutip istilah Mahatma Karamchand Gandi, sebagai kaum the last, the least, the lowest dan the lost. 
 
Ketidakadilan Agraria merupakan induk dari segala persoalan bangsa ini. Agraria berupa tanah, air, udara dan input pertanian adalah alat produksi yang semestinya menjadi milik petani, nelayan dan perempuan. Agraria adalah sumber penghidupan dan nafas hidup mereka. 
 
Sayangnya, kini agraria seakan menjadi milik kelompok terbatas. Mereka adalah pemilik modal dan pemangku kekuasaan politik. Sementara bagi petani, nelayan dan perempuan, kepemilikan lahan dan berbagai aset agraria sudah menjadi barang mewah. Perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-haknya juga sering berhadapan dengan tembok raksasa yang begitu sulit ditembus. 
 
Namun demikian, perjuangan untuk mewujudkan keadilan agraria, tentu saja masih terbuka lebar. Asalkan kita semua, terutama elit politik dan pemerintah mempunyai pemahaman yang baik dan komprehensif soal ini. Genta Agraria, hadir untuk menggemakan kembali tentang urgensi Pembaruan Agraria di negeri ini. Pembaruan Agraria tidak lain adalah perombakan struktur sosial dan ekonomi dari cengkeraman pemilik modal, baik dalam arti ekonomi maupun sosial politik. Di saat yang sama, kita gemakan kembali bahwa petani, nelayan dan perempuan mempunyai hak atas tanah, air dan udara serta berbagai alat produksi. 
 
Sembari memohon doa dan dukungan dari para pembaca, dari hati yang tulus kami menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H. Semoga momentum puasa di bulan Ramadhan kali ini menjadi tonggak baru bangkitnya kesadaran kita betapa mendesaknya mewujudkan Keadilan Agraria di negeri ini. 
 

 

 
Tanpa bermaksud mengecilkan arti dan peran profesi lain, Gandhi memang memberi tempat terhormat bagi petani. Alasannya, di Negara-negara agraris, petani merupakan kelompok masyarakat terbesar. Petani juga merupakan kekuatan yang amat menentukan karena memproduk kebutuhan dasar manusia, yakni pangan.  Dengan itu, Gandhi hendak mengingatkan berbagai rezim di dunia agar harkat dan martabat petani mendapat tempat proporsional. Petani hendaknya dibebaskan dari kesan negatif: the least, the lost and the lowest. 
 
Apa yang dikatakan Gandhi tetap relevan hingga saat ini. Indonesia, negara agraris dengan jumlah petani yang fantastis, yakni berkisar antara 60-70 juta, jelas menjadi topangan utama dalam menghidupkan bangsa ini. Petani, semestinya menjadi kekuatan politik yang berpengaruh.  Tapi kenyataannya, petani kita selalu tergusur dan terlupakan. Mereka diingat hanya musim kampanye untuk mendulang suara dukungan. 
 
Kondisi ini jelas memprihatinkan. Mestinya kita bercermin pada negara-negara maju yang serius memikirkan nasib petani. Presiden Barak Obama, misalnya, menempatkan petani sebagai kekuatan loby politik yang amat menentukan. Obama juga memberikan proteksi kepada petani demi menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Padahal, jumlah petani di negeri Paman Sam masuk kategori minoritas, yakni berkisar 5 persen saja dari jumlah keseluruhan penduduk. 
 
Apakah Indonesia menunjukkan konsistesi pembelaan kepada petani? Inilah persoalan serius yang harus kita hadapi di masa depan. Presiden SBY-Boediono yang akan menjadi nakoda kapal besar RI diharapkan mampu menunjukkan keberpihakan dan pembelaan terhadap petani. Pertanyaan ini relevan diajukan saat ini sebagai bentuk warning kepada pemerintahan SBY-Boediono  agar gerak pembangunan nasional, dengan dalih apa pun hedaknya bertumpu pada sektor pertanian.