Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam:

1.	Merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi
2.	Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam :

1.	Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi dan kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Provinsi dan Dean Kabupaten/Kota.
2.	Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/kota.

 
Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan
 

Ketua	:	Presiden RI.
Ketua Harian	:	Menteri Pertanian
Sekretaris	:	Kepala Badan Ketahanan Pangan
Anggota	:	16 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan 2 Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
Pokja Ahli	:	Tenaga Ahli, Perguruan Tinggi
Pokja Teknis	:	Para Pejabat Instansi Teknis.

Provinsi
 

Ketua	:	Gubernur
Sekretaris	:	Kepala Badan/Dinas/Unit yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi
Anggota	:	Ditetapkan oleh Gubernur
Pokja Ahli	:	Para Ahli dan Perguruan Tinggi
Pokja Teknis	:	Instansi Teknis

 

Kabupaten/Kota
 

Ketua	:	Bupati/Walikota
Sekretaris	:	Kepala Badan/Dinas/Unit yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
Anggota	:	Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Pokja Ahli	:	Para Ahli dan Perguruan Tinggi
Pokja Teknis	:	Instansi Teknis